Kreatif: Dalam pengertian personil Satgas harus kaya akan ide, tidak pernah kehabisan akal dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah
Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
This information will briefly retrace the record of Indonesia’s strategic intelligence dynamics since its inception and provide an Evaluation of the current standing of political democratization on the whole and intelligence reform especially just after 1998.
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, religion and communism) were unravelled. His most significant pillar of aid, the PKI, were properly removed by one other two pillars—the military and political Islam; and the army was on the best way to unchallenged electric power. In March 1968, Suharto was formally elected president.
Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.
Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup fatal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:
Sejak masa orde lama hingga orde baru, Jepang dan Indonesia mulai menjajaki hubungan kerja sama dan diplomasi yang diharapkan lebih baik dan dinamis. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, fokus pemerintahan serta politik luar negeri saat itu adalah untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan negara Indonesia, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga menjunjung tinggi sikap anti kolonialis dan juga anti imperialis serta menutup politik luar negeri dari negara-negara barat. Berbeda pada period Soekarno, presiden klik disini Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan pada masa Soekarno serta membuka selebar-lebarnya investasi asing yang akan masuk ke Indonesia dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan juga menyokong perdagangan bebas. Sebuah kebijakan dan juga politik luar negeri yang diterapkan di suatu negara pastilah dipengaruhi oleh isu-isu dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi dan terjadi didalam sebuah negara tersebut. pergantian masa kepemimpinan presiden Indonesia seperti Ir.
Pelibatan BIN dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat atau menciptakan vaksin sama sekali tidak mencerminkan agenda reformasi intelijen yang selama ini belum menunjukan progresivitas.
Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
). Not like the opposite guidance models, these are under the immediate control of their respective device commanders as HQ units and its Over-all supervision is underneath the Adjutant Common of the Army. Bandsmen and discipline musicians have on the service gown berets or helmets of their reporting arm or branch of provider.
Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.
BAIS alone has long been criticized for creating a one-sided notion of what a national protection menace constitutes by generating civilians from a variety of important teams a risk.